Mataram – Ketua KONI NTB terpilih, Mohan Roliskana, berharap pemerintah pusat akan memberikan dukungan anggaran untuk menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB dan NTT.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting mengingat sebelumnya KONI pusat meminta masing-masing tuan rumah menyiapkan anggaran Rp1 triliun.
Walikota Mataram itu mengatakan, PON merupakan agenda nasional sehingga pembiayaannya tidak semestinya hanya bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Saya optimistis pemerintah tentu akan membantu untuk menyukseskan PON ini. PON merupakan agenda nasional, sehingga tentu akan ada komunikasi untuk dukungan pembiayaannya,” ujar Mohan saat ditemui, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang nantinya berperan sebagai Ketua PB PON memiliki posisi strategis untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran penyelenggaraan.
Ketua DPD Golkar NTB itu menilai salah satu aspek yang membuat daerah bisa saja menggelontorkan Rp1 triliun untuk PON adalah jika ada penataan dan kesiapan infrastruktur, khususnya venue pertandingan.
Untuk mengurangi biaya, saat ini belum ada rencana pengurangan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di NTB. Menurutnya, pembahasan lebih diarahkan pada penyesuaian venue berdasarkan hasil asesmen tim delegasi PON.
“Ini sebenarnya lebih kepada penataan infrastrukturnya, bukan soal pengurangan cabang olahraga. Venue-venue yang ada perlu kita lihat lagi, termasuk bagaimana skenario pembiayaannya,” jelasnya.
Kendati demikian, KONI NTB kata Mohan akan bersikap realistis terhadap hasil asesmen kelayakan venue. Cabang olahraga yang fasilitasnya masih memungkinkan untuk dipertandingkan di NTB akan diperjuangkan, sedangkan venue yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dipaksakan.
“Kalau memang masih bisa kita perjuangkan untuk dilaksanakan di sini, tentu akan kita perjuangkan. Tetapi kalau memang tidak memenuhi persyaratan, kita juga tidak bisa memaksakan,” tegasnya.
Lebih jauh Mohan menegaskan, KONI NTB saat ini lebih berfokus pada persiapan atlet, sementara urusan penyelenggaraan dan penyiapan venue menjadi ranah PB PON bersama pemerintah daerah.
Pemprov NTB sebelumnya juga telah menganggarkan Rp60 miliar untuk PON 2028 dalam APBD 2027.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Yang jelas, kita berusaha semaksimal mungkin. Sudah ada kegiatan yang disiapkan, termasuk pelatda untuk mempersiapkan atlet menghadapi PON,” tandas Mohan. (ril)
Komentar