Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana melakukan restrukturisasi lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu dilakukan demi efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen.
Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniadi mengatakan, pembahasan merger ini sudah dilakukan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Tujuannya sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Sudah hampir 10 tahun kita tidak melakukan penyesuaian. Diharapkan Januari 2026 Perda penyesuaian OPD sudah berlaku,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Lima OPD yang akan digabung antara lain Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Penataan Ruang Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Sosial dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana.
Selain itu ada Dinas Pertanian dengan Ketahanan Pangan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Sementara itu, Dinas Pariwisata akan digabung dengan Dinas Kebudayaan.
“Karena banyak event budaya masuk dalam kalender pariwisata daerah. Ini untuk kemaslahatan dan menyesuaikan kinerja OPD dengan kompleksitas yang kita hadapi,” tambah Fauzan.
Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat Akhyar Rosidi menegaskan perampingan OPD tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan analisis mendalam agar benar-benar efektif.
“Ranperda ini ditargetkan berlaku 2 Januari 2026. Penyesuaian anggaran akan dibahas dalam APBD Lombok Barat 2026,” jelas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu. (cw-buk)
Komentar