Mataram – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, Jumat siang (17/4/2026).
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah segera memperbaiki sedikitnya 31 titik jalan rusak. Mereka juga mendesak evaluasi kebijakan penyewaan mobil listrik bagi pejabat Pemprov NTB yang menghabiskan anggaran Rp 14 miliar.
Koordinator aksi, Muhammad Adam Ikbal, dalam orasinya menegaskan bahwa kerusakan jalan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, bahkan memicu kejadian fatal.
Ia mencontohkan peristiwa meninggalnya seorang balita berusia dua tahun di Kabupaten Bima pada Februari 2026, yang diduga terjadi saat dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan akibat akses jalan yang buruk.
“Kondisi jalan rusak ini bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tapi juga sudah memakan korban. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Aksi sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan setelah massa meminta untuk ditemui langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Namun, gubernur tidak berada di lokasi karena tengah menjalankan agenda di Lombok Barat.
Massa aksi akhirnya ditemui oleh Staf Ahli Gubernur NTB, Yusron Hadi. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala dalam percepatan perbaikan infrastruktur saat ini, terutama jalan rusak.
Karena itu, Yusron menyebut pemerintah menentukan skala prioritas sesuai dengan kondisi kerusakan dan jalan mana yang sekiranya memiliki mobilitas tinggi.
“Kondisi anggaran atau fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas, karena itu pemerintah provinsi NTB menentukan skala prioritas untuk perbaikan jalan,” kata Yusron.
Ia juga meminta mahasiswa untuk menyerahkan daftar ruas jalan yang mengalami kerusakan agar dapat dipadukan atau disinkronkan dengan data pemerintah, kemudian ditindaklanjuti.
“Nanti adik-adik bisa kirim ke kami mana saja daftar jalan yang rusak, sehingga itu bisa kami sampaikan ke pimpinan,” jelasnya.
Menanggapi sorotan terkait mobil listrik, Yusron menilai kebijakan tersebut memiliki sisi efisiensi, khususnya dari segi biaya operasional.
Ia mengatakan biaya untuk isi daya listrik jauh lebih murah dibanding membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan konvensional.
“Terkait mobil listrik, saya sebagai salah satu pengguna merasakan efisiensinya dibanding kendaraan konvensional. Biaya operasionalnya lebih murah,” pungkasnya. (ril)
Komentar