Mataram – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan bedah rumah tidak layak huni atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyasar sekitar 400 ribu unit pada 2026.
Angka tersebut meningkat tajam dibanding realisasi program BSPS pada 2025 yang hanya menyasar sekitar 45 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Ara sapaan akrab Menteri PKP usai menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) regional Nusa Tenggara dan Maluku bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
“Untuk bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Kenaikannya besar sekali,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Ara, peningkatan target program bedah rumah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah terpencil.
Pemerintah, kata dia, juga mengalokasikan sekitar 15 ribu unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan seperti Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, hingga Aceh.
“Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak huni. Sehingga negara hadir di daerah-daerah perbatasan,” tegasnya.
Selain itu, Ara menyebut pemerintah juga mulai menggratiskan sejumlah perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menjelaskan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini digratiskan untuk masyarakat tertentu.
Tak hanya gratis, proses penerbitannya juga dipercepat dari sebelumnya sekitar 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, izin tersebut disebut bisa selesai kurang dari satu jam.
“Kemudian juga, selain gratis, itu waktunya yang tadinya 45 hari jadi 10 hari. Bahkan di beberapa daerah seperti Surabaya, di Gianyar, di Sumedang, itu lebih tidak lebih dari 1 jam,” sebutnya.
Kementerian PKP lanjut Ara, juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk mendukung penanganan tuberkulosis (TBC) melalui program bedah rumah sehat bagi warga terdampak.
“Kemudian bersama dengan Kementerian Kesehatan, kita mendukung untuk saudara-saudara kita yang mengalami TBC supaya lebih sehat, kita bedah rumahnya ada sekitar 8.000 rumah,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 10 ribu unit bedah rumah untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pembiayaan, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Tak hanya itu, pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi pelaku UMKM sektor konstruksi dan perumahan.
Melalui program tersebut, kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan kategori UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga 5 persen dari pemerintah.
Ara menilai berbagai program tersebut dapat berjalan karena adanya kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perbankan, BUMN, hingga sektor swasta.
“Kalau dari perusahaan yang paling banyak adalah Astra dan dari Djarum. Jadi saya pikir itu bagaimana kolaborasi antara kementerian, lembaga, juga teman-teman DPR yang sangat mendukung, khususnya Pak Mendagri yang dari regulasi,” tandasnya. (ril)
Komentar