Oleh: Lalu Muammar Qadafi
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Nusa Tenggara Barat yang terus bergeliat, sebuah wacana lama kembali dimainkan dengan nada yang semakin keras: Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Berbagai spanduk terpasang, orasi bergema, bahkan aksi-aksi yang mengganggu ketertiban publik digelar atas nama “Aspirasi Rakyat.”
Namun, jika kita mau sedikit saja membuka mata dan berpikir jernih, pertanyaan mendasar harus diajukan: ini sungguh-sungguh gerakan rakyat, atau sekadar panggung politik yang dimainkan oleh segelintir elit untuk kepentingan mereka sendiri?
Salah Alamat: Mengapa Gubernur Dijadikan Sasaran?
Hal pertama yang perlu diluruskan adalah soal arah tembak gerakan ini. Para penggerak wacana PPS dengan lantang menuding pemerintah provinsi secara tersirat maupun tersurat mengarahkan narasi negatif kepada gubernur, seolah gubernur yang menghambat pemekaran dan menjadi musuh besar masyarakat Sumbawa.
Ini adalah kesesatan logika yang fundamental.
Secara hukum, kewenangan pemekaran wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah telah mengatur secara terang bahwa usulan pemekaran harus melalui mekanisme panjang.
Kajian teknis, persetujuan DPRD, rekomendasi gubernur, hingga keputusan DPR dan Presiden. Gubernur hanyalah satu simpul kecil dalam rantai panjang birokrasi pusat yang sesungguhnya menjadi penentu.
Lalu mengapa gubernur yang diserang? Jawabannya bukan soal pemekaran. Jawabannya adalah politik. Wacana PPS ini tampak kuat sebagai instrumen delegitimasi terhadap kepemimpinan provinsi yang sedang berjalan, sebuah strategi klasik: ciptakan kegaduhan, arahkan kemarahan publik, dan gunakan momentum untuk meruntuhkan citra. Rakyat Sumbawa layak bertanya: siapa sesungguhnya yang diuntungkan oleh keributan ini?
Benih Konflik yang Ditanam di Tanah Subur
Lebih mengkhawatirkan dari sekadar permainan citra adalah potensi kerusakan sosial yang bisa ditimbulkan oleh narasi pemekaran yang dipolitisasi. Pulau Sumbawa adalah rumah bagi berbagai etnis Samawa, Mbojo, Dompu, Sasak, dan berbagai suku lainnya yang selama ini hidup berdampingan dalam harmoni yang terjaga. Keberagaman ini bukan warisan yang datang dengan sendirinya; ia dibangun dengan kesabaran dan saling pengertian lintas generasi.
Namun gerakan yang membawa narasi identitas etnis dan kedaerahan secara berlebihan berpotensi mengoyak kain tenun sosial itu. Ketika retorika “kami orang Sumbawa beda dengan mereka” mulai menguat, batas-batas sosial yang semestinya cair menjadi kaku dan penuh curiga. Sejarah bangsa ini sudah berkali-kali membuktikan: konflik horizontal yang paling mematikan bukan dipicu oleh perbedaan yang ada, melainkan oleh perbedaan yang sengaja dibesarkan oleh tangan-tangan tertentu untuk tujuan tertentu.
Para penggerak wacana PPS perlu menjawab dengan jujur: apakah mereka siap bertanggung jawab atas retaknya hubungan antarsuku jika eskalasi terus terjadi? Atau memang justru kekacauan itulah yang mereka cari?
Menutup Pelabuhan: Rakyat Berjuang, Rakyat yang Menderita
Salah satu ekspresi gerakan PPS yang paling tidak bisa dibenarkan adalah aksi penutupan pelabuhan. Bukan sekadar simbolisme protes, ini adalah tindakan yang secara langsung menghantam perut rakyat kecil.
Pelabuhan bukan milik pemerintah semata. Pelabuhan adalah urat nadi kehidupan masyarakat Sumbawa: tempat nelayan mengirim hasil tangkapan, tempat pedagang mendatangkan kebutuhan pokok, tempat warga yang sakit dirujuk ke rumah sakit di seberang, tempat pelajar pulang menemui keluarga.
Ketika pelabuhan ditutup, siapa paling terdampak? Bukan pejabat yang memiliki akses dan anggaran lebih. Yang terdampak adalah ibu rumah tangga yang mendapati harga sembako melonjak, petani yang gagal mengirim hasil panen, pasien yang terlambat mendapat penanganan medis, dan buruh pelabuhan yang kehilangan penghasilan harian.
Ironi menyesakkan: gerakan yang mengklaim berjuang demi kesejahteraan rakyat Sumbawa justru memilih senjata yang paling banyak melukai rakyat Sumbawa itu sendiri. Ini bukan perjuangan rakyat. Ini adalah penggunaan rakyat sebagai tameng dan bahan bakar untuk agenda yang sama sekali bukan milik mereka.
Isu Pemekaran Dapat Memecah Kita
Pemekaran wilayah sejatinya bukanlah hal yang tabu untuk didiskusikan. Jika ada kajian yang matang, argumen yang berbasis data tentang kebutuhan pelayanan publik, kapasitas fiskal, dan aksesibilitas geografis, diskusi itu layak dan perlu dilakukan. Namun, kondisi saat ini jauh dari nalar akademis dan administratif yang semestinya.
Yang terjadi adalah politisasi serta penggunaan wacana pemekaran sebagai senjata, bukan sebagai solusi.
Kepada masyarakat Sumbawa di seluruh wilayahnya, kita tuntut kejernihan: apa manfaat konkret pemekaran ini bagi kita dalam sepuluh tahun ke depan?
Siapa yang akan duduk di kursi-kursi kekuasaan yang tercipta dari pemekaran itu?
Apakah beban APBD daerah baru ini sudah dikaji? Apakah kesiapan SDM dan infrastruktur sudah diperhitungkan?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh para penggerak wacana PPS, maka sudah saatnya kita menyebut sesuatu dengan nama yang sesungguhnya: ini bukan perjuangan rakyat. Ini adalah politik. Dan rakyatlah yang akan menanggung biayanya.
Komentar