Mataram – Puluhan pedagang emas yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela (Ampera) Kota Mataram mendatangi DPRD NTB untuk menyampaikan keresahan mereka terkait situasi usaha jual beli emas yang kian tidak menentu.
Mereka meminta jaminan keamanan serta kepastian hukum menyusul kasus penggerebekan toko emas di luar daerah yang diduga berkaitan dengan peredaran emas ilegal.
Ketua Ampera Kota Mataram, Iskandar, mengatakan dampak dari kasus tersebut turut dirasakan pedagang emas lokal. Meski terjadi di luar NTB, isu yang berkembang membuat masyarakat menjadi ragu untuk bertransaksi, terutama terkait emas cukim yang berasal dari penjualan langsung warga.
“Peredaran emas di bawah sekarang jadi macet karena belum ada kepastian hukum. Kan orang takut ke toko emas, takut memperjualbelikan emas cukim-nya karena kasus itu,” kata Iskandar saat hearing dengan Komisi I DPRD NTB, Selasa (14/4/2026).
Ia menambahkan, bahkan sejumlah pedagang kerap dituduh membeli emas hasil curian maupun dari tambang ilegal, meskipun mereka mengaku telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional.
“Jadi kami minta pendampingan dan agar ada solusi. Biar kita tidak takut dan ada kepastian membeli emas dari masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tudingan tersebut membuat pelaku usaha tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas jual beli. Padahal, para pedagang telah berupaya mematuhi aturan yang berlaku dalam setiap transaksi.
“Jadi kami berusaha sampaikan itu. Kita selalu taat SOP. Nah ini menjadi masalah pelik di tengah masyarakat. Jadi kita tidak tenang jual-belinya,” tegasnya.
Situasi ini juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi para pelaku usaha. Pendapatan toko emas menurun, bahkan sejumlah pengusaha terpaksa merumahkan karyawannya. Para pengrajin emas pun ikut terdampak karena produksi jadi berkurang.
“Jadi kami minta ada jaminan keamanan untuk toko mas. Dan meminta Polrk menjamin keamanan toko-toko emas yang berada di Mataram,” tutur Iskandar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menyatakan pihaknya telah menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para pedagang. DPRD berencana memfasilitasi pertemuan dengan pihak kepolisian dan instansi terkait guna mencari solusi bersama.
“Jadi nanti akan ada pertemuan dengan Kapolda dan dinas terkait untuk mencari solusi titik tengah yang ini. Itu yang penting,” ucap Akri.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti, mengingat sektor perdagangan emas menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di Mataram.
“Ini kan sudah lama mereka jadi pengrajin emas. Jadi harus ada solusi yang baik. Kasus di daerah lain jadi pelajaran. Jangan disamakan dengan di sini,” kata politisi PPP ini.
Akri juga mendorong pemerintah daerah untuk turut mengambil peran, khususnya dalam mengatur tata niaga emas di wilayah Kota Mataram agar memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Ini kan wilayahnya di Kota Mataram. Perlu diatur oleh kota. Jadi intinya rasa aman untuk jual beli emasnya ya. Karena pemerintah harus hadir melindungi masyarakat,” pungkas Akri. (ril)
Komentar