Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengakui data kapal dan nelayan di Bumi Gora masih belum akurat. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan penyusunan kebijakan berbasis data, tetapi juga berpotensi menghambat nelayan memperoleh akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Iqbal mengatakan, pembenahan data menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus dilakukan. Menurutnya, NTB memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah yang berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 dan WPP 713, sehingga keberlanjutan sektor perikanan harus didukung oleh data yang valid.
“Saya merasa punya dua WPP di 573 dan di 713 itu rasanya sebuah amanah yang tidak ringan gitu. Karena artinya bahwa Pemerintah NTB dalam hal ini diberikan juga amanah bukan saja untuk menangkap isinya, tetapi juga untuk merawat dan memastikan sustainability dari kedua WPP ini,” ujarnya saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Selama hampir satu tahun memimpin NTB, Iqbal mengaku masih sering menemukan data yang belum valid di sektor kelautan dan perikanan. Akibatnya, data tersebut belum dapat dijadikan dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
Meski demikian, ia mengapresiasi upaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB yang terus melakukan pembenahan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat.
“Tetapi saya tahu bahwa teman-teman saya di Dinas Perikanan dan Kelautan sudah bekerja jungkir balik. Untuk memfeeding data buat kita sehingga kita bisa membuat sebuah kebijakan yang evident-based policy gitu. Kita tidak ingin buat kebijakan based on instinct, based on feeling,” tegasnya.
Iqbal menilai kebijakan tanpa didukung data yang valid hanya akan menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan dampak yang diharapkan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memperkuat pendataan sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Direktur Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Yasmine Simbolon, mengatakan data nelayan sebenarnya telah tersedia. Namun, akurasi dan cakupan pendataan masih terus diperbaiki melalui kerja sama berbagai pihak.
“Data itu ada, tetapi terus kita benahi. Yang masih kurang kita lengkapi, titik-titik yang belum terjangkau kita datangi. Makanya semua mitra, NGO, pemerintah, dan pihak terkait bekerja bersama supaya data semakin lengkap dan semakin presisi,” kata Yasmine.
Menurutnya, pembenahan data sangat penting agar berbagai program pemerintah benar-benar tepat sasaran, termasuk penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Yasmine menjelaskan salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah masih banyak kapal yang belum memiliki dokumen dan perizinan lengkap. Padahal, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama untuk memperoleh kuota BBM bersubsidi.
“Yang menjadi perhatian sekarang masih banyak nelayan yang belum memiliki dokumen kapal dan perizinan. Padahal, salah satu syarat memperoleh kuota BBM subsidi adalah kelengkapan perizinan,” tegasnya.
Sebetulnya dijelaskan Yasmine, nelayan yang telah memiliki dokumen kapal dapat didaftarkan dalam sistem sehingga berhak mengajukan surat rekomendasi dari DKP sebagai syarat membeli BBM bersubsidi di SPBU.
Untuk mempercepat proses tersebut, MDPI bersama DKP NTB menerapkan pola jemput bola dengan mendatangi langsung kelompok nelayan. Seluruh instansi yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kapal dilibatkan sehingga nelayan tidak perlu mengurus perizinan secara terpisah.
“Karena itu kami bersama pemerintah daerah memfasilitasi nelayan agar dokumen kapalnya bisa segera diurus dengan cara jemput bola, datang langsung ke tempat meraka,” tandasnya. (ril)
Komentar