Mataram – Humas pemerintah diminta untuk tidak hanya melakukan kerja-kerja publikasi, namun juga harus membangun kepercayaan publik lewat informasi yang disajikan. Terlebih, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai menjadi tantangan baru yang tidak bisa luput dari kehidupan sehari-hari.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik dalam acara Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 yang digelar pada pada Senin (27/7/2026) di salah satu hotel di Mataram.
“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujarnya.
Dalam forum yang mengusung tema “Government Public Relations in the Digital and AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust” itu, Ahsanul menilai perkembangan kecerdasan buatan harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar pemerintahan.
“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak semata diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan atau menjadi viral. Menurutnya, ukuran utama adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Mayrianti Annisa Anwar. Ia menilai komunikasi publik yang efektif akan berdampak langsung pada keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” kata Mayrianti.
Ia juga mendorong insan humas pemerintah terus meningkatkan kompetensi, termasuk dalam pemanfaatan AI, tanpa meninggalkan prinsip integritas dan profesionalisme.
“Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Masnun Tahir, mengingatkan pentingnya peran humas sebagai sumber informasi resmi di tengah maraknya disinformasi.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkap Rektor UIN Mataram itu.
Sementara Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, mengatakan forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat fondasi akademik kehumasan pemerintah melalui penyusunan Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia.
“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.
Sebagai informasi, IGPR Summit 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan pakar komunikasi publik. Sejumlah isu yang dibahas meliputi transformasi komunikasi pemerintah di era digital, pemanfaatan AI dalam pelayanan publik, hingga strategi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sekitar 35 peserta datang dari berbagai instansi, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia. (ril)
Komentar