Mataram – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima dan berdialog dengan mahasiswa serta masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB, Kamis (22/10/2026). Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi berjanji diteruskan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait sesuai kewenangannya.
Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir, mengatakan tidak semua tuntutan mahasiswa menjadi kewenangan DPRD provinsi. Meski demikian, lembaga legislatif tersebut tetap berkewajiban menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.
“Pada prinsipnya, apa yang adik-adik rasakan, itu kami rasakan juga. Tetapi apa daya, kami DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kewenangan untuk menuntaskan seluruh tuntutan adik-adik,” ujar Muzihir saat berdialog dengan massa aksi.
Dia memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait agar mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan nasional dan daerah. Untuk isu nasional, massa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta penetapan status bencana nasional atas bencana alam di Indonesia.
Sementara di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan lingkungan, serta kondisi infrastruktur dan fasilitas pendidikan di NTB.
Muzihir menjelaskan, setiap sikap dan keputusan yang mengatasnamakan DPRD harus melalui mekanisme kelembagaan. Aspirasi yang diterima akan menjadi bahan pembahasan melalui rapat pimpinan, komisi, fraksi, maupun forum resmi DPRD lainnya.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini melalui mekanisme lembaga. Karena keputusan yang mengatasnamakan DPRD tidak bisa diambil secara pribadi, tetapi harus melalui mekanisme yang berlaku di lembaga,” tukasnya.
DPRD NTB juga merespons permintaan mahasiswa agar memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah terkait sejumlah persoalan regional. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ruang lingkup kewenangan DPRD.
Komentar