Mataram – Pemprov NTB kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-15 yang diraih NTB secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan dalam rapat paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB.
Dalam paparannya, Isma Yatun memberikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola keuangan di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian. Salah satunya terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih berada di bawah target nasional.
BPK mencatat Pemprov NTB telah menindaklanjuti 1.286 rekomendasi dari total 1.639 rekomendasi yang diberikan sejak 2004 hingga 2025 atau sebesar 78,46 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 85 persen.
“Prioritas utama kini ada 338 sisa rekomendasi dengan 252 status tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan 86 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Melalui sinergi pengawasan DPRD dan komitmen pemerintah daerah, percepatan penyelesaian rekomendasi ini akan semakin memperkuat integritas fiskal daerah,” katanya.
Selain itu, BPK juga menyoroti sejumlah aspek strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga tata kelola lingkungan hidup dan pertambangan yang dinilai masih perlu pembenahan.
Meski demikian, BPK menilai capaian opini WTP yang berhasil dipertahankan menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas yang berlaku.
Di tempat yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD NTB dan berbagai pihak.
“Ini adalah hasil pemeriksaan yang pertama untuk periode kami. Ini yang full merupakan hasil pemeriksaan kinerja kami di tahun pertama,” ujar Iqbal.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja menjaga kualitas tata kelola anggaran.
“Kami menyampaikan terima kasih atas semua kinerja perangkat daerah, dukungan DPRD sebagai mitra kerja yang solid, juga instansi vertikal yang terus memberikan dukungan,” tandas Iqbal. (ril)
Komentar