Lombok Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB meninjau proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sepanjang 3,8 Kilometer di Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Proyek dengan anggaran senilai Rp 5,4 miliar itu kini progres pengerjaannya telah mencapai 93,18 persen.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin mengatakan proyek yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Penanaman (IP) dari pola tanam padi dan palawija ke pola tanam yang lebih optimal.
Total area layanan irigasi yang direhabilitasi mencakup 378 hektare dengan total panjang saluran 3,887 kilometer.
“Proyek ini berada dalam deviasi positif dari target rencana, menargetkan penyelesaian total sebelum akhir tahun. Proyek irigasi ini mencakup empat ruas saluran tersier yang sumber airnya diambil dari sadap (bangunan bagi) utama, kemudian dialirkan ke hilir,” ujarnya saat memantau proyek pembangunan irigasi di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Senin sore (1/12/2025).
Adapun proyek ini menelan anggaran sekitar lebih dari Rp 5 miliar dengan pelaksanaan pengerjaan saat ini sudah memasuki 4 bulan.
“Deviasi kita positif di 2,37 persen. Insya Allah sebelum akhir Desember sudah habis. Cuma memang nanti di bagian akhir kita melakukan perapian, untuk timbunan segala macam,” kata Sadimin.
Sebelum proyek ini dilaksanakan, beberapa titik saluran di wilayah tersebut sering mengalami luapan atau overtopping saat musim hujan, karena fungsinya bercampur dengan saluran drainase. Untuk mengatasi hal itu terjadi kembali, pihak pelaksana telah melakukan pendekatan teknis yang spesifik.
“Kami melakukan analisis hidrolis untuk memastikan bahwa air yang dialirkan sesuai dengan penampang basah yang saluran kita bangun,” jelasnya.
Sadimin juga menemukan bahwa beberapa titik di siku kanan mengalami luapan air karena berada di posisi yang rendah atau berada di bawah punggungan.
“Setelah kami mengidentifikasi, melakukan analisis hidrolis, kami tinggikan dan beberapa kali hujan ini alhamdulillah aman kembali,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa pada proyek ini, dimensi saluran sengaja disesuaikan dengan kebutuhan, lantaran penggunaannya juga untuk sistem drainase.
“Jadi memang harusnya kita enggak harus seperti itu, cuman karena ini kan rata-rata di tempat kita itu enggak ada yang secara khusus untuk penanganan drainase, di mana-mana seperti itu, dicampur,” tandasnya.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan proyek, Sadimin berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
“Yang pertama, kadang-kadang masyarakat itu maunya kan gampangnya. Jangan sampai yang sudah dibuat itu dibolong-bolong di jalan (untuk mengambil air), karena itu nanti sulit untuk bisa mengalokasikan air sesuai dengan rencana kita,” tegasnya.
Kemudian ia menegaskan bahwa pengaturan air seharusnya dilakukan melalui pintu air yang sudah tersedia, bukan dengan melubangi saluran secara liar. Untuk pengawasan dan manajemen air, proyek ini melibatkan kelembagaan lokal P3A/GP3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air), Juru Pintu Air dan Pengamat. (ril)
Komentar