Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan komitmennya dalam mengawal dan merealisasikan Triple Agenda Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Tiga agenda prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indrajaya, mengatakan Triple Agenda Provinsi NTB telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa.
“Terkait Triple Agenda provinsi, itu sudah diinjeksikan dan dimasukkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa. Sudah diplot dalam 17 tujuan RPJMD dengan 33 sasaran dan 143 program perangkat daerah yang kemudian dirumuskan menjadi 45 program prioritas daerah,” ujarnya saat ditemui pada Senin, (22/12/2025).
Ia menegaskan, Kabupaten Sumbawa memiliki kepentingan langsung dalam agenda tersebut sehingga kebijakan daerah harus selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami berkepentingan dalam Triple Agenda ini sehingga harus inline dengan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab Sumbawa terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas sekitar 110 ribu hektare, dengan 55 ribu hektare di antaranya merupakan sawah irigasi teknis.
Selain itu, Sumbawa didukung dua bendungan besar kewenangan pusat, delapan bendungan kewenangan provinsi, serta 72 jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang diperkuat ratusan irigasi desa. Sehingga lanjut Wahyu, lahan yang awalnya hanya bisa dua kali tanam dan panen, kina bisa tiga kali dalam satu tahun.
“Dari sisi ketahanan pangan kami sangat suport. Pak Bupati terus menggenjot Dinas Pertanian untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian lewat lahan yang semakin produktif, sehingga masa tanam dan panen sekarang bisa menjadi tiga kali dalam setahun,” jelasnya.
Di sektor kelautan, perikanan, dan peternakan, Sumbawa menjadi salah satu penopang utama ekonomi di daerah. Kabupaten ini tercatat sebagai produsen udang vaname dan produsen ternak terbesar di Provinsi NTB.
Namun demikian, Wahyu mengakui tantangan utama Sumbawa berada pada sektor logistik. Tingginya biaya distribusi dinilai masih membebani petani dan nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang belum memadai untuk dijadikan sebagai jalur utama logistik.
“Problem kami di Sumbawa ini adalah logistik. Kami berharap provinsi membenahi dan mendorong agar pengiriman dari Kabupaten Sumbawa lebih efisien dan tidak membebani petani dan nelayan,” tuturnya.
Pemkab Sumbawa pun disebutkan Wahyu telah beberapa kali mengusulkan perbaikan dan pembangunan pelabuhan, serta percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menurunkan biaya logistik.
Sementara di sektor pariwisata, Sumbawa memiliki destinasi unggulan wisata premium hiu paus di Labuhan Jambu, Teluk Saleh dengan populasi sekitar 100 ekor. Sebanyak 23 ekor hiu paus telah dipasangi chip untuk memantau pergerakannya.
Meski demikian, Wahyu menyoroti belum optimalnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Kapal-kapal wisata yang datang sering hanya singgah di tengah laut lalu pergi. Masyarakat tidak banyak mendapatkan manfaat ekonomi, padahal mereka yang menjaga dan memberi makan hiu paus,” katanya.
Karena itu, Pemkab Sumbawa berharap adanya regulasi yang berpihak kepada masyarakat lokal agar keberadaan wisata hiu paus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.
Untuk agenda pengentasan kemiskinan, Pemkab Sumbawa telah membentuk tim khusus dan menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen per tahunnya.
“Kabupaten Sumbawa memiliki kepentingan besar dalam pengentasan kemiskinan dan kami siap mendukung target tersebut,” pungkasnya. (ril)
Komentar