Mataram – Sejumlah kepala desa dari Kabupaten Lombok Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) mendatangi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk meminta penguatan arahan serta kolaborasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program unggulan Desa Berdaya.
Program ini dinilai menjadi angin segar bagi desa di tengah kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Melalui program tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk setiap desa, bahkan hingga Rp500 juta bagi desa dengan kategori miskin ekstrem.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, mengatakan kedatangan para kepala desa bertujuan untuk memastikan program Desa Berdaya berjalan tepat sasaran melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.
“Kami dari Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur kaitannya dengan mensinergikan apa yang menjadi program provinsi, kabupaten, dan kami di desa, sehingga program ini betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya usai bertemu Gubernur di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026).
Kepala Desa Masbagik Utara Baru itu menegaskan, selain dukungan anggaran, pemerintah desa juga membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang intensif agar pengelolaan program tidak berjalan tanpa arah.
“Kolaborasinya harus tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan yang intens supaya program ini tidak menjadi liar, tapi terarah dan betul-betul bermanfaat,” katanya.
Program Desa Berdaya sendiri menitikberatkan pada tiga sektor prioritas, yakni pariwisata, lingkungan, dan ketahanan pangan. Setiap desa diberikan keleluasaan untuk menentukan fokus sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurut Khairul, di Lombok Timur terdapat desa yang lebih menonjol di sektor ketahanan pangan, sementara lainnya memiliki potensi pariwisata atau kebutuhan penanganan lingkungan dan infrastruktur dasar.
“Tidak harus semua sektor dijalankan sekaligus, bisa dipilih sesuai potensi desa masing-masing,” jelasnya.
Saat ini, desa-desa penerima program tengah menyusun proposal penggunaan anggaran yang nantinya akan diajukan ke pemerintah provinsi.
Proses perencanaan tersebut juga akan dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebelum dimasukkan dalam APBDes sebagai pendapatan desa.
Ia menargetkan seluruh proposal sudah rampung dalam waktu dekat, lebih tepatnya pada pertengahan bulan Mei ini.
“Nah ini masih dalam tahap konsep, kami sedang menyusun program kegiatan dan melakukan musyawarah desa untuk menentukan yang paling sesuai dengan karakteristik desa,” tuturnya.
Di Lombok Timur sendiri, program Desa Berdaya pada tahap awal ini akan menyasar 64 desa. Kedepannya, seluruh desa dan kelurahan dapat terakomodir oleh program tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
“Lombok Timur paling banyak, ada yang memang yang ekstrem itu 4 desa, yang tidak itu 60. 64 desa Lombok Timur paling banyak sampai dengan tahun ini,” tandasnya. (ril)
Komentar