Hukum & Kriminal
Home » Berita » KPK Buka Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 di Kota Mataram, Untuk Apa?

KPK Buka Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 di Kota Mataram, Untuk Apa?

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, (tengah) didampingi Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, (kiri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, Ak. (Dok:wartaone/zal).

MataramKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 dari Kota Mataram.

Program yang mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas” itu difokuskan pada penguatan pendidikan antikorupsi sejak dini serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun budaya integritas.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Mataram tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta sejumlah unsur masyarakat.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan JNBA merupakan program roadshow pendidikan antikorupsi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun budaya integritas dan menolak praktik korupsi, termasuk korupsi kecil yang kerap dianggap biasa.

“Tahun ini Jelajah Negeri kita mulai dari Indonesia Timur, lebih tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Tanamkan nilai integritas sejak dini dan rawat hingga nanti,” kata Ibnu saat menyampaikan program JNBA di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (12/6/2026).

Novi Ajukan Praperadilan pada Kasus Dugaan Korupsi Masker Covid-19

Menurutnya, jalur pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan sejak usia dini.

“Kami datang ke Mataram dalam rangka JNBA. Artinya melalui jalur pendidikan dan pencegahan, KPK ingin mengajak seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan antikorupsi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa upaya membangun budaya antikorupsi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat hingga warga secara luas. Menurutnya, pesan antikorupsi juga dapat disebarluaskan melalui berbagai media publik seperti videotron, baliho, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Tentunya aparat dan masyarakat bekerja untuk menghilangkan perilaku koruptif, saling mendukung dan saling mengingatkan,” katanya.

Selain melalui jalur pendidikan formal, KPK juga mendorong penyebaran nilai antikorupsi melalui jalur dakwah dan keagamaan. Sebab, korupsi merupakan perbuatan yang ditolak oleh seluruh ajaran agama.

Kejari Telusuri Unsur PMH dan Kerugian Negara di PMI Lobar

“Nanti insyaallah akan diselenggarakan khotbah Jumat bertema antikorupsi, karena perbuatan korupsi itu di agama mana pun pasti tidak dibenarkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ibnu juga menjelaskan bahwa KPK bersama sejumlah kementerian telah berkomitmen memasukkan pendidikan antikorupsi ke lingkungan sekolah melalui berbagai mata pelajaran.

“Pendidikan antikorupsi dimulai sejak dini. Kita sudah melakukan komitmen bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, Bappenas, dan KPK untuk memasukkan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, melainkan disisipkan dalam berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi dipilihnya Kota Mataram sebagai titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur.

KPK Awasi Penerimaan Siswa Baru

“Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat karena kegiatan ini dimulai dari Kota Mataram untuk Indonesia Timur. Ini bentuk penguatan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi,” ujarnya.

Menurut Mohan, keterlibatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan JNBA menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menyasar penyelenggara negara, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Ini menjadi komitmen bersama bagi kami. KPK hadir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pejabat pemerintah,” pungkasnya.(Zal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan