Mataram – Ratusan mahasiswa di Kota Mataram yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Lumpuh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/6/2026).
Massa mendesak pemerintah mengevaluasi total, bahkan meminta untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai membebani keuangan negara.
Pantauan di lokasi, massa mulai memadati kantor Gubernur sejak pukul 11.30 Wita. Lantaran tak kunjung ditemui Gubernur Lalu Muhammad Iqbal hingga sore hari, ketegangan dengan aparat kepolisian pun tak dapat dihindari.
Perwakilan massa aksi dari Menteri Sosial dan Politik (Sospol) BEM Universitas Mataram, Hanan Wahyuda, menyatakan bahwa massa aksi menyoroti kebijakan nasional hingga maraknya kekerasan seksual di dunia pendidikan Bumi Gora.
“Kami meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi efisiensi anggaran. Kami minta juga program MBG ini dievaluasi karena sudah banyak membebani uang negara,” tegasnya di sela-sela aksi.
Secara garis besar, demonstran membawa dua isu utama, yakni rapor merah kebijakan nasional dan potret buram masalah sosial-pendidikan di NTB.
Pada isu nasional, Hanan membeberkan sejumlah regulasi baru yang dinilai carut-marut di lapangan dan mengancam demokrasi. Salah satunya yakni implementasi program MBG di daerah.
“Kami menuntut program MBG agar tidak membebani guru, merugikan sektor pendidikan, dan mengacaukan tata kelola di sekolah,” tegasnya.
Selain MBG, mahasiswa menuntut penghentian komersialisasi pendidikan dan semakin mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini dinilai kian mencekik nasib anak buruh, petani, nelayan, dan rakyat miskin yang ingin duduk di bangku kuliah.
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Polri dan mendesak penghormatan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap pembentukan undang-undang.
Menurut mereka, perluasan ruang aparat keamanan ke ranah sipil di era Presiden Prabowo mengancam supremasi sipil.
Di sektor ekonomi, massa mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
“Semestinya kebijakan ekonomi itu benar-benar berpihak kepada kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin,” imbuhnya.
Kemudian pada isu lokal, mahasiswa menyoroti kondisi NTB yang dinilai sedang dalam status darurat sekolah rusak. Isu krusial lain yang dibawa adalah maraknya kekerasan seksual di ranah pendidikan formal maupun informal.
Terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan kepada Pemprov NTB, antara lain meminta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah terpencil, menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan langkah nyata di lapangan, bukan sekadar memoles data di atas kertas.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah NTB untuk menjamin akses pendidikan yang merata tanpa ketimpangan antarwilayah. Pemerintah dinilai memiliki kewajiban membangun sistem perlindungan dan pemulihan efektif bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Kami mendesak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk membangun sistem perlindungan yang efektif agar kasus kekerasan seksual di NTB tidak terus berulang dan memakan korban baru,” katanya.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani sempat ingin menemui massa aksi namun mendapat penolakan. Kendati demikian, ia menyampaikan apresiasi atas kritik dari kelompok mahasiswa tersebut.
Ia menilai masukan tersebut menjadi masukan penting agar program MBG berjalan lebih baik ke depan.
“Kalau tidak ada yang memberikan masukan dan kritik, kan ini ibaratnya rambu-rambu, ya. Kita menghargai kritikan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum saat aksi,” ujar Fathul.
Asisten I Setda NTB ini memandang kritik mahasiswa, masyarakat, dan media sebagai bentuk pengawasan eksternal yang sehat bagi program pemerintah.
“Jadi kami terbuka jika dilakukan evaluasi,” pungkasnya. (ril)
Komentar