Mataram – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran sebesar Rp1,75 miliar untuk memperbaiki kerusakan atap gedung SMAN 7 Mataram yang roboh dan mengakibatkan empat siswa terluka beberapa waktu lalu.
Kepastian ini menyusul telah ditandatanganinya kontrak pengerjaan proyek tersebut.
Lalu Hadrian menegaskan anggaran tersebut akan ditransfer langsung ke rekening sekolah agar pihak SMAN 7 Mataram dapat segera mengelola dan memulai proses perbaikan atap gedung tersebut.
“Alhamdulillah sudah tanda tangan kontrak. Pemerintah Pusat memutuskan memberikan Rp1,75 miliar untuk memperbaiki atap SMAN 7 Mataram yang roboh. Dananya dikirim langsung ke sekolah, dan sekolah lah yang akan mengelola anggaran tersebut,” ujarnya saat ditemui di acara Pencanangan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di GOR Pemuda, Mataram, (19/6/2026).
Terkait kecukupan anggaran, legislator dari dapil NTB II itu menjelaskan bahwa nominal tersebut disetujui berdasarkan hitung-hitungan dan draf pengajuan awal yang disodorkan oleh pihak sekolah. Kendati demikian, ia menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan anggaran di masa mendatang.
“Dari pengajuan yang diajukan sekolah memang besarnya seperti itu. Nanti kalau misalnya masih kurang, Insya Allah tahun depan kita akan perbaiki lagi. Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat memang sekolah tersebut butuh perhatian serius. Tidak hanya atap, tapi bangunan-bangunan lain juga perlu perbaikan,” jelasnya.
Selain SMAN 7 Mataram, Lalu Hadrian juga membeberkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan bantuan serupa untuk SMAN 1 Lingsar yang mengalami atap roboh juga beberapa waktu lalu.
“Sedang kami usulkan, mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan bantuan dari pusat sudah bisa terealisasi,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB itu menyoroti banyaknya gedung sekolah baru yang tidak bisa dipakai lantaran terjerat masalah hukum. Ia meminta Forkopimda bergerak cepat menyelesaikan sengketa hukum tersebut agar seluruh fasilitas di sekolah dapat dimanfaatkan siswa.
“Apabila terjadi pelanggaran hukum, mohon segera diselesaikan. Jangan sampai aset atau bangunan tersebut terbengkalai, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar bagi siswa-siswi kita,” tegasnya.
Tak hanya itu, Lalu Hadrian juga mengimbau seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk aktif mendata sekolah-sekolah yang mendesak untuk direvitalisasi.
Ia menjamin bahwa Komisi X DPR RI siap mengawal penuh setiap usulan anggaran yang masuk ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah demi kemajuan infrastruktur pendidikan di daerah.
“Anggarannya masih cukup tersedia. Silakan melalui dinas terkait diusulkan ke Kementerian. Kami di Komisi X siap mengawal itu untuk kita bawa ke daerah,” pungkasnya. (ril)
Komentar