Konsep pembangunan rumah transformatif menjadi penting di tengah keterbatasan lahan. Hal ini dipaparkan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, di Kantor Bank NTB Syariah, Minggu (8/6).
Dalam forum yang dihadiri para bupati, wali kota, dan kepala dinas perumahan se-NTB itu, Gubernur menjelaskan,pemerintah tengah menguji coba model perbaikan rumah berbasis transformasi sosial di Desa Ungga, Lombok Tengah, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB.
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan, konsep pembangunan transformatif tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh dinas perumahan. Lebih dari itu, pendekatan ini melibatkan lintas sektor untuk melihat persoalan kemiskinan ekstrem secara lebih menyeluruh.
Gubernur menyebutkan, berbagai OPD seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Perhatian diberikan pada aspek tata ruang, sanitasi, akses air bersih, hingga penciptaan ruang sosial yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang masyarakat.
Menurut Gubernur, perbaikan rumah semata tidak cukup. Ia mencontohkan bahwa tanpa transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, warga yang telah dibantu justru bisa kembali jatuh ke jurang kemiskinan karena harus menjual aset-aset produktif untuk bertahan hidup.
“Ujung-ujungnya kita harus intervensi lagi karena masuk dalam jurang kemiskinan,” jelasnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya identifikasi potensi ekonomi warga agar mereka bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada bantuan.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa penanganan isu perumahan dan permukiman memang bersifat lintas sektoral. Tugas utama kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merajut berbagai sumber daya yang tersebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.
Gubernur pun mengajak para bupati dan wali kota agar memandang persoalan kemiskinan ekstrem dari berbagai sisi. Tujuannya bukan hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
“PR paling penting kita adalah menyelesaikan usulan agar cepat sampai ke Kementerian Perumahan, saya harap balai perumahan untuk memberikan asistensi sehingga proposal betul-betul sesuai dengan keinginan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Comment