Mataram – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI berkomitmen memproduksi 1.500 unit kapal tangkap bagi nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan komitmen tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Selain pengadaan kapal, KKP juga berencana membangun 40 Kampung Nelayan Merah Putih yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Jumlah itu disebut menjadi yang terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Kami anggap (bantuan kapal dan kampung nelayan) ini bisa mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi warga pesisir nanti,” ujar Iqbal dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Untuk mendukung operasional armada baru tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama KKP juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia melalui perubahan sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMK Perikanan.
Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan memiliki kurikulum yang berfokus pada budidaya perikanan dan teknologi penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan.
“Jadi ini untuk menyiapkan tenaga instruktur ahli untuk mencetak crew kapal hingga fishing master profesional,” tegasnya.
Tak hanya itu, KKP juga berencana mengembangkan budidaya ikan air tawar maupun laut di NTB sebagai salah satu penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Menurut Iqbal, pengembangan sektor kelautan di NTB tidak hanya difokuskan pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi melalui budidaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan kawasan pesisir.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB dan KKP RI juga telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU yang mencakup sembilan program strategis di bidang kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya, hilirisasi hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Eks Dubes RI untuk Turki itu menilai berbagai program yang berhasil diamankan dari pemerintah pusat merupakan hasil komunikasi dan kolaborasi yang dibangun secara intensif selama ini.
“Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya. (ril)
Komentar