Mataram – Dana Program Desa Berdaya Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp128 miliar mulai dicairkan secara bertahap. Hingga akhir Juni 2026, total dana yang telah ditransfer langsung ke masing-masing rekening desa mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan seluruh proses pengajuan proposal dari 257 desa penerima manfaat telah rampung. Saat ini, proses pencairan dilakukan secara bertahap oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB.
“Kalau dari sisi proposal, urusannya tentu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Desa) dan kami. Program ini sudah berjalan. Namun, untuk detail data berapa desa yang sudah mencairkan secara keseluruhan, datanya dinamis dan ada di Dinas Desa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Senin sore (6/7/2026).
Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya hingga akhir Juni, nilai pencairan telah mencapai Rp3,3 miliar. Namun, angka tersebut dipastikan terus bertambah seiring proses transfer dana ke masing-masing desa yang terus berlangsung.
“Kami masih menunggu laporan terbaru terkait pembaruan jumlah desa yang sudah cair. Yang jelas, prosesnya bertahap dan terus berjalan,” katanya.
Nelly menjelaskan, sebagian besar proposal yang diajukan pemerintah desa berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor peternakan, khususnya budidaya ayam, menjadi pilihan terbanyak, disusul sektor pertanian dan pariwisata.
Sebaliknya, program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan sampah, masih sangat sedikit diminati. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari skala prioritas yang ditetapkan masing-masing desa melalui musyawarah.
“Mungkin karena ini fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat desa menuju Desa Berdaya, isu pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama bagi para kepala desa saat ini. Biasanya, isu penanganan sampah memang lebih banyak menjadi konsentrasi di wilayah perkotaan,” jelasnya.
Ia berharap desa yang telah menerima pencairan dana segera merealisasikan program sesuai proposal yang diajukan. Selain itu, penggunaan anggaran juga harus dijalankan secara akuntabel agar benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kita hanya berharap desa segera mengimplementasikan anggaran ini sesuai dengan proposal yang mereka ajukan sendiri. Dan yang paling penting, jaga akuntabilitasnya,” tegas Nelly.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, mengungkapkan pada tahap pertama terdapat 257 desa yang telah mengajukan proposal untuk Program Desa Berdaya Tematik.
Program tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Namun, hasil evaluasi menunjukkan sekitar 60 hingga 70 persen desa lebih memilih mengembangkan sektor pertanian dan peternakan.
“Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70 persen desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi,” ujar Hamdi.
Ia menegaskan, seluruh usulan merupakan hasil musyawarah desa yang disesuaikan dengan potensi lokal. Adapun pelaksanaan program dapat dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa maupun bekerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa. (ril)
Komentar