Mataram – Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam empat provinsi dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama periode 2015-2025, Bumi Gora berada di peringkat keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan tingginya risiko bencana di NTB tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang memang rawan terhadap berbagai jenis bencana. Bahkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, tidak ada satu pun yang masuk kategori berisiko rendah.
“Kalau kita berbicara letak geografis Indonesia. Jadi NTB itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Itu sudah tinggi sekali itu,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Kebencanaan Daerah bersama 10 kepala daerah se-NTB di Mataram, Jumat (24/7/2026).
Berdasarkan data BNPB, Kabupaten Bima menjadi daerah dengan frekuensi bencana tertinggi di NTB selama satu dekade terakhir. Tercatat, sebanyak 12 kejadian bencana terjadi di wilayah tersebut.
“Jadi kami harap Pak Gubernur harus melakukan pemetaan risiko kebencanaan di daerahnya,” ujarnya.
Selain itu, BNPB mencatat 10 kabupaten/kota di NTB memiliki risiko kekeringan pada kategori sedang hingga tinggi. Empat daerah yang masuk kategori risiko sedang yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Sementara kabupaten/kota lainnya berada pada kategori risiko tinggi.
Suharyanto mengungkapkan, saat ini sedikitnya 50 kecamatan di NTB telah mengalami kekeringan. Meski demikian, ia menilai penanganan kekeringan di NTB relatif lebih mudah karena masih memungkinkan dilakukan modifikasi cuaca.
Di sisi lain, ancaman kebakaran hutan dan lahan di NTB dinilai tidak menjadi prioritas nasional karena sebagian besar bukan merupakan lahan gambut.
“Kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih sedikit. NTB dan NTT ini selalu tinggi kebakaran hutannya. Tapi tidak masuk daerah prioritas karena bukan lahan gambut,” kata Sunaryanto.
Suharyanto mengeklaim penanganan kekeringan di Bumi Gora terbilang lebih mudah. Modifikasi cuaca bisa dilakukan di NTB. Kontur hutan di NTB terbilang tidak terlalu mengkhawatirkan.
“Makanya ada instruksi Presiden itu hanya enam provinsi yang masuk prioritas kebakaran hutan dan lahan karena susah dipadamkan. Itu ada di Sumatera dan Kalimantan,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh kepala daerah di NTB segera menyusun kajian risiko bencana sebagai langkah mitigasi agar dampak bencana dapat ditekan, terutama korban jiwa dan kerugian infrastruktur.
“Karena untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu lebih besar biayanya,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti tingginya kerusakan hutan di Kabupaten Bima dan Dompu yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di daerah tersebut.
“Jadi kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Masalah di Dompu dan Bima ini masalah hutan yang sudah rusak. Bupati Bima dan Dompu nanti kita akan bahas mendalam bersama-sama memperbaiki hutan di sana,” kata Eks Dubes RI untuk Turki itu.
Menurutnya, upaya rehabilitasi hutan harus menjadi prioritas. Jika kerusakan hutan tidak segera ditangani, berbagai bantuan yang diberikan pemerintah akan terus habis untuk penanganan dampak bencana yang berulang.
“Jadi bencana di sana sudah masuk kalender ya. Jadi kita harus sama-sama melakukan penghijauan kembali ya. Ini harus menjadi catatan,” pungkasnya. (ril)
Komentar