Mataram – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti sejumlah kericuhan yang mewarnai pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026. Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh dianggap sepele karena NTB tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.
Hadrian meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi menyeluruh bersama KONI NTB untuk mengungkap penyebab kericuhan yang terjadi di sejumlah cabang olahraga.
“Kalau ternyata itu terjadi karena kecurangan, maka ini menjadi PR dan tugas tidak mudah bagi KONI dan tentunya Pemerintah Provinsi harus turun tangan. Saya mengusulkan agar tabayun. Pemerintah Provinsi mengundang KONI menanyakan sesungguhnya apa yang terjadi,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Rabu (29/7/2026).
Diketahui, Porprov XII NTB 2026 sendiri telah berakhir pada Sabtu (25/7/2026) dengan Kota Mataram keluar sebagai juara umum. Namun, pelaksanaannya diwarnai sejumlah insiden kericuhan pada cabang olahraga bola voli, pencak silat, BMX, hingga drum band.
Menurut Hadrian, berbagai video kericuhan yang beredar luas di media sosial telah menjadi perhatian publik secara nasional. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON.
“Karena kan videonya tersebar ke seluruh Indonesia itu. Bahkan di setiap pertandingan ribut. Ini kan berarti ada yang salah,” katanya.
Legislator Senayan asal Lombok Tengah itu menegaskan, apabila keributan dipicu oleh kecurangan dalam pertandingan, maka hal tersebut harus diakui dan dijadikan bahan evaluasi. Ia meminta KONI NTB bersikap transparan dan tidak menutup-nutupi persoalan yang terjadi.
“Kalau memang itu kekeliruannya di wasit-wasit kita, sampaikan saja supaya kita bisa evaluasi. Jangan ditutup-tutupi berkedok mengatakan bahwa itu semangat kompetisi, semangat pertandingan, jangan. Kalau memang di situ ada kecurangan, sampaikan. Itu menjadi bahan evaluasi, enggak usah takut,” tegasnya.
Hadrian mengingatkan, citra NTB sebagai tuan rumah PON dipertaruhkan. Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin akan memengaruhi tingkat kepercayaan daerah lain maupun pemerintah pusat terhadap kesiapan NTB.
“Saya tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya cuma satu. Saya ingin menjaga bahwa NTB siap menjadi tuan rumah yang baik, itu aja kepentingan saya,” tuturnya.
Selain menyoroti pelaksanaan pertandingan, Hadrian juga mengingatkan agar polemik Porprov tidak dikaitkan dengan agenda pemilihan Ketua KONI NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.
Ia menegaskan KONI merupakan organisasi olahraga yang harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan arena kepentingan politik.
“Ya spekulasi boleh-boleh saja silakan. Tetapi saya ingin ingatkan siapa pun yang ingin menjadi Ketua KONI, tolong jangan ada bumbu-bumbu politik,” ucap Ketua DPW PKB NTB itu.
Menurut Hadrian, siapa pun yang nantinya memimpin KONI NTB harus fokus menyiapkan prestasi olahraga untuk daerah.
“KONI NTB harus mempersiapkan program yang bagus, mempersiapkan daerah kita supaya bisa minimal masuk lima besar di PON 2028, karena kita tuan rumah,” tukasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak menghargai kinerja Ketua KONI NTB saat ini, Mori Hanafi, yang telah mengawal persiapan NTB menuju PON 2028. Jika nantinya terjadi pergantian kepemimpinan, keberlanjutan pembinaan olahraga harus tetap berjalan maksimal.
“Kalau pun Pak Mori dilanjutkan, ayo kita perbaiki bersama Pak Mori, supaya nanti ke depan NTB siap menjadi tuan rumah yang baik. Itu saja pesan saya,” pungkasnya. (ril)
Komentar