Mataram – Sebanyak 5.210 petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diterjunkan ke wilayah tugas masing-masing untuk melakukan pendataan secara door-to-door di 10 kabupaten/kota.
Pendataan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan pendataan sejatinya telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Pencanangan dan pelepasan petugas sensus di NTB dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo yang digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Pemuda, Mataram, Jumat 19 Juni 2026.
Sonny mengatakan Sensus Ekonomi 2026 alam mencakup seluruh sektor usaha tanpa terkecuali, termasuk sektor pertanian yang sebelumnya tidak masuk dalam cakupan sensus ekonomi.
Para petugas akan menyisir rumah tangga dan pelaku usaha dari berbagai skala untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian di daerah. Setiap petugas diperkirakan menangani sekitar tujuh hingga delapan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setara dengan wilayah RT dan RW.
“Ada dua kelompok yang akan kami data, yaitu pelaku usaha dari mikro sampai besar dan kelompok rumah tangga. Karena banyak aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tetapi tidak terlihat dari luar, maka kami melakukan pendataan door-to-door,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Sonny, pendataan rumah tangga menjadi penting karena banyak usaha rumahan atau home industry yang selama ini belum teridentifikasi dalam basis data resmi. Melalui sensus ini, seluruh aktivitas ekonomi diharapkan dapat terpetakan secara lebih akurat.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. BPS, kata dia, telah memperkuat sistem perlindungan data melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Peruri.
“Data pasti terjaga kerahasiaannya. Ini bukan untuk kepentingan lain, kecuali untuk mencatat ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya.
Sonny menjelaskan, mayoritas unit usaha di NTB masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari lebih dari 600 ribu unit usaha yang ada di Bumi Gora, pelaku usaha menengah dan besar hanya berkisar 5.000 unit, sementara sisanya merupakan palaku usaha kecil.
Karena itu, hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong UMKM kecil naik kelas.
“Nanti kita bisa petakan level UMKM berdasarkan omzet, sektor usaha, hingga kebutuhan mereka. Sehingga intervensi pemerintah bisa lebih spesifik dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap data yang dihasilkan karena sebagian besar pelayanan publik berada di tingkat daerah.
“Yang paling berkepentingan dengan data yang dihasilkan dari sensus ini adalah pemerintah daerah. Kita tidak mungkin membuat kebijakan yang tepat kalau tidak mengetahui posisi kita saat ini,” ujarnya.
Iqbal mengatakan hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy, terutama di tengah perubahan besar yang terjadi pada pola dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu dekade terakhir.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Menurutnya, data yang terkumpul bukan untuk kepentingan perpajakan maupun mengetahui kekayaan masyarakat, melainkan untuk memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh.
“Hasil sensus ini akan memberikan basis data yang kuat sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih tajam dan tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (ril)
Komentar