Mataram – Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan akurasi data yang dihimpun dari masyarakat.
Selain dukungan AI, BPS juga menerapkan sistem verifikasi berlapis terhadap seluruh data yang dikirim oleh petugas lapangan.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo, mengatakan keamanan data menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk itu, BPS menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Peruri dalam memperkuat sistem perlindungan data.
“Kami sudah bekerja sama dengan BSSN ya, dan Peruri. Jadi keamanan data luar biasa, bahwa Presiden kemarin juga memberikan tambahan anggaran untuk perkuatan IT kami. Nah ini sangat penting, Karena IT kami itu menjadi tulang punggung dari kerahasiaan data ini,” ujarnya saat menghadiri pencanangan petugas Sensus Ekonomi 2026 NTB di GOR Pemuda Mataram, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, dukungan AI menjadi hal baru dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Teknologi tersebut tidak hanya membantu pengelolaan data, tetapi juga memperkuat sistem keamanan agar data masyarakat tetap terlindungi.
“Baru kali ini sensus menggunakan bantuan artificial intelligence. Sehingga akan lebih aman dan terproteksi dengan baik. Kami punya 2.000 orang IT spesialis yang bekerja bahu-membahu untuk ini,” jelasnya.
Selain menjamin keamanan data, BPS juga menerapkan verifikasi berlapis untuk memastikan data yang terkumpul memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Setiap data yang masuk dari petugas lapangan akan melalui pemeriksaan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat sebelum dirilis menjadi data resmi.
“Selain pakai AI, kami juga melakukan proses verifikasi berlapis. Data yang masuk dicek pengawas lapangan, kemudian diperiksa di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai diperiksa di tingkat pusat,” tegasnya.
Ia menuturkan, seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar statistik.
“Data pasti terjaga kerahasiaannya. Ini bukan untuk kepentingan lain, kecuali untuk mencatat ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.
Pada sensus kali ini, Sonny berujar BPS akan mendata dua kelompok utama, yakni pelaku usaha dari skala mikro hingga besar serta kelompok rumah tangga. Pendataan dilakukan secara door-to-door untuk memastikan aktivitas ekonomi yang selama ini tidak terlihat, termasuk usaha rumahan atau home industry, dapat teridentifikasi.
Terkait sektor usaha di NTB,
Sonny mengungkapkan mayoritas masih didominasi oleh UMKM. Dari 600 ribu lebih unit usaha yang ada, hanya sekitar 5.000 unit yang masuk kategori usaha menengah dan besar, sementara sisanya masih kategori udahan kecil.
Karena itu, hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk pengembangan UMKM agar bisa naik kelas.
“Jangan ada yang terlewat, pastikan data akurat. Data yang masuk akan dimonitor setiap hari, bahkan jam per jam oleh kami di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tandasnya. (ril)
Komentar