Mataram – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengatakan belum ada kepastian terkait pencabutan moratorium pembukaan daerah otonomi baru (DOB) untuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) oleh pemerintah pusat. Salah satu alasannya yakni terkendala anggaran.
Anggota DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu meminta agar desakan pembentukan PPS yang sempat menguat beberapa hari terakhir bisa disuarakan dengan cara-cara yang elegan.
“Jadi kita tahu ya, pemerintah belum membuka moratoriumnya. Harus bersabar. Kami tetap mendorong,” ujar Fauzan ditemui di Senggigi Lombok Barat, Senin malam (8/6/2026).
Fauzan mengeklaim, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan tersendiri kenapa moratorium DOB belum dibuka hingga saat ini.
“Jadi ada hal-hal yang memang menjadi alasan dari pemerintah yang sangat kuat. Sehingga daerah otonomi baru untuk seluruh Indonesia itu belum ada yang diputuskan. Jadi ada banyak lah pertimbangannya,” ujar Fauzan.
Dengan demikian, mimpi untuk pembentukan PPS yang sempat disuarakan di 5 Kabupaten kota di pulau Sumbawa tersebut harus ditunda. Karena kata Fauzan, pembukaan DOB baru tentu akan diputuskan berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
“Jadi masih jauh harapannya? Ya masih, tapi bukan jauh ya, itu kan relatif. Kalau mungkin ukurannya orang menikah ya mungkin bisa jadi jauh kan. Kalau negara ukurannya kan dekat begitu,” tegasnya.
Mantan Bupati Lombok Barat ini berharap, demo desakan PPS yang terus disuarakan di beberapa daerah di Pulau Sumbawa itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Apalagi ada narasi-narasi demonstran ingin menutup pelabuhan akan merugikan masyarakat di pulau Lombok dan Sumbawa.
“Kita justru berharap jangan. Karena pemerintah itu pasti berpikir yang terbaik untuk masyarakat. Ya cuma kan ada persoalan-soalan yang oleh masyarakat tidak diketahui,” tegas Politisi partai NasDem itu.
“Kalau itu sudah mengganggu dan merugikan kita sendiri nanti. Ini kan repot,” tandasnya. (ril)
Komentar