Mataram – Sebanyak 31 titik jalan provinsi dengan total panjang sekitar 40 kilometer membutuhkan penanganan segera, terutama akibat kerusakan yang dipicu oleh bencana banjir. Pemprov NTB menghadapi keterbatasan anggaran dalam upaya memperbaiki puluhan ruas jalan rusak yang tersebar di berbagai wilayah.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Ilham Ardiansyah, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai langkah awal percepatan penanganan.
Namun, realisasi perbaikan fisik masih menunggu ketersediaan anggaran.
“Sekarang tinggal kelonggaran anggaran saja, kalau ada anggaran, ruas jalan yang sudah ada DED-nya bisa langsung lelang fisik,” katanya, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebenarnya telah masuk dalam prioritas penanganan. Hanya saja, anggaran yang belum turun ke Bidang Bina Marga membuat proses eksekusi belum dapat dilakukan.
Sembari menunggu kepastian anggaran, Ilham menyebut pihaknya terus merampungkan perencanaan teknis agar proses lelang dapat segera dilakukan begitu anggaran telah tersedia.
Penanganan jalan pun dibagi berdasarkan tingkat kerusakan. Kerusakan ringan akan ditangani oleh balai jalan, sementara kerusakan sedang hingga berat menjadi tanggung jawab Bidang Bina Marga.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan setidaknya terdapat 31 titik jalan dengan total panjang sekitar 40 kilometer mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
“Setidaknya ada 31 titik sekarang jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat banjir sehingga kita fokus menemukan teknologi baru yang lebih murah,” katanya, Sabtu (7/3/2026).
Iqbal menjelaskan bahwa pada tahun 2025, sejumlah ruas jalan provinsi telah diperbaiki bahkan direkonstruksi, termasuk jalan di wilayah Simpang Pototano serta beberapa ruas jalan strategis di Pulau Lombok.
”Di infrastruktur, kita sudah coba untuk memberikan perhatian yang sama ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang mengalami kerusakan bertahun-tahun,” ujarnya.
Namun memasuki tahun 2026, bencana banjir menyebabkan munculnya kerusakan baru di berbagai titik jalan provinsi. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk segera mencari solusi pembangunan jalan yang lebih efisien sekaligus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Ia mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan, tetapi juga sedang mencari teknologi konstruksi jalan yang lebih kuat dan ekonomis dibandingkan metode konvensional menggunakan aspal.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan teknologi soil stabilizer yang berasal dari Australia. Teknologi ini sebelumnya banyak digunakan di sektor pertambangan dan dinilai memiliki tingkat stabilitas tinggi terhadap tekanan air dan kondisi tanah yang labil.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menilai pencarian teknologi yang tepat menjadi sangat penting mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Berdasarkan estimasi pemerintah, pembangunan jalan baru dengan metode konvensional membutuhkan biaya sekitar Rp5 miliar untuk setiap kilometer.
“Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas bila di estimasikan pembangunan jalan sepanjang satu kilomter menelan biaya Rp 5 miliar dengan panjang kerusakan jalan ini Pemprov NTB harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar,” tandas Iqbal.(ril)
Komentar